BUMN sebagai perusahaan
milik negara senantiasa berkontribusi kepada negara dan masyarakat
Indonesia. Pada 2011, sumbangan pajak dan dividen BUMN mencapai Rp144,4
triliun. Pajak sebesar Rp115,6 triliun dan sisanya dividen.
Sepanjang
lima tahun terakhir, setoran BUMN ke negara terus bertambah. Pada 2007
setoran BUMN ke negara hanya Rp103,1 triliun, terus naik menjadi Rp125,5
triliun pada 2008, lalu naik lagi ke Rp118 triliun dan Rp135 triliun
pada 2009 dan 2010. Kontribusi ini datang dari 141 perusahaan BUMN yang
dimiliki.
Kontribusi BUMN terhadap negara tak hanya melalui pajak
dan deviden, namun juga membantu mensejahterakan rakyat melalui PKBL.
Karsono misalnya, mitra PKBL Pelindo III pada tahun 2007 dan 2009.
Karsono yang memiliki
sekolah gratis di Cilacap, Jawa Tengah ini, mendapatkan ide menggunakan
sabut kelapa sebagai bahan kasur sabut. Maklum saja, kampungnya di Desa
Tambaksari, Kecamatan Wanareja, tiga kilometer dari Kota Cilacap, adalah
penghasil kopra.
Karsono merajut sabut, dan kemudian
menyemprotkan dengan karet. Hasilnya, jadilah kasur tahan ompol. Dibantu
beberapa santri dan sejumlah petani karet lainnya, pesanan kasur sabut
kian banyak. Karsono kemudian mengajukan proposal hibah dan pinjaman ke
Pelindo III. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),
Karsono mendapat bantuan Rp40 juta pada 2007, dan Rp100 juta pada 2009
dari PKBL Pelindo III.
Usahanya
pun berkembang, tak hanya memproduksi kasur dan bantal saja, ia
merambah jok mobil mewah. Semua sama: jok mobil dari sabut kelapa dan
disemprot lateks. Produknya kini diekspor ke banyak negara.
Sukses dengan PKBL BUMNProgram
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan
Usaha Milik Negara kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri
BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang menyatakan BUMN tak hanya mengejar
keuntungan, tapi juga turut aktif memberi bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah.
Kementerian BUMN melalui
Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan, mengawasi serta
memberikan supervisi penyaluran dana PKBL BUMN agar tercapai sesuai
sasaran.
Program Kemitraan yang
bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh, mandiri, dan
profesional diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara Bina Lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Indonesia melalui pengembangan sarana dan prasarana umum.
Program
Bina Lingkungan sudah dilakukan dalam bentuk pembangunan dan renovasi
MCK, madrasah, masjid, dan program peningkatan kesehatan sebagai bukti
komitmen BUMN membangun bangsa.
Dana PKBL berasal dari penyisihan
sebagian laba BUMN, masing-masing maksimal 2 persen dari laba bersih
perusahaan BUMN. Dalam pertanggungjawabannya, BUMN melakukan pembukuan
terpisah atas implementasi PKBL ini yang disampaikan secara berkala,
triwulanan dan tahunan setelah diaudit oleh auditor independen.
Tahun
ini, dana PKBL BUMN mencapai Rp6,16 triliun dengan penambahan mitra
binaan sebanyak 75 ribu mitra. Hingga tahun 2011, BUMN tercatat telah
menyalurkan dana sebesar Rp18,183 triliun dengan total mitra binaan
mencapai 820.158 mitra. Penyaluran dana Program Kemitraan berjumlah
Rp14,56 triliun per 2011 dengan dana Bina Lingkungan sejumlah Rp3,618
triliun.
Apa syarat mendapat dana PKBL?Caranya
mudah. Usaha yang berhak memperoleh dana PKBL adalah usaha kecil dan
mikro milik warga negara Indonesia dengan kekayaan bersih maksimal Rp200
juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau, memiliki
hasil penjualan maksimal Rp1 miliar per tahun. Usaha hendaknya berbentuk
perseroan independen, bukan badan hukum atau koperasi dan sudah
dijalankan minimal satu tahun.
Bagaimana cara mendapat dana PKBL?
Calon mitra harus mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat:
1. Data pribadi sesuai KTP
2. Data usaha, meliputi bentuk usaha, alamat usaha, mulai kapan usahanya, tenaga kerjanya berapa, dll.
3. Data keuangan, meliputi laporan keuangan atau catatan keuangan tiga bulan terakhir
4. Rencana penggunaan dana pinjaman
Selain itu calon mitra juga harus melampirkan:
1. Fotokopi KTP atau identitas lainnya suami/istri
2. Fotokopi kartu keluarga
3. Pas foto ukuran 3X4
4. Izin usaha/surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
5. Gambar/denah lokasi usaha
6. Fotokopi rekening bank/buku tabungan
7. Laporan keuangan sederhana yang diisi pada formulir aplikasi.
8. Surat pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman kemitraan dari BUMN lain.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi masing-masing BUMN atau melalui SMS center Kementerian BUMN di 08111-188-188.
Penataan ke Depan
Kementerian BUMN senantiasa mengembangkan perencanaan strategis pengelolaan BUMN, salah satunya dengan pembentukan Super Holding Indonesia Incorporated.
Jumlah BUMN yang pada 2012 berjumlah 140 ini akan di-
rightsizing
menjadi 91 BUMN pada 2014 dengan kehadiran beberapa holding sektoral
sesuai inti bisnis perusahaan, menyusul holding semen dan holding pupuk
yang sudah lebih dulu terlaksana. Beberapa BUMN akan tetap berdiri
sendiri sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam jangka panjang, pada tahun 2025 BUMN akan kembali di-
rightsizing
menjadi 25 BUMN dengan induk usaha Superholding Indonesia Incorporated.
Aset BUMN yang kini mencapai Rp2.900 triliun pada 2011, akan terus
bertambah hingga menjadi perusahaan dengan aset terbesar di dunia. BUMN
untuk Negara dan Bangsa Indonesia