Demokrat: Presidential Treshold Sudah Cukup Baik

Partai Demokrat turut menolak wacana perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (UU Pilpres). Menurut Demokrat, belum ada keperluan yang mendesak revisi terhadap RUU Pilpres.

"Menurut kami tentang presidential treshold sudah cukup baik dalam mengakomodasi pencoblosan atau pencontrengan," ujar Subyakto, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat, saat rapat pleno Badan Legislasi di DPR RI, Jakarta, Selasa 4 Desember 2012.

Bagi Demokrat, lanjut subyakto, hal yang perlu dievaluasi dari Pilpres 2009 lalu justru terletak pada penyelenggara tugas pemilu.  "Demokrat menolak perubahan UU Pilpres dan kami menganggap masih relevan untuk 2014. Kami sebenarnya mendorong peningkatan kualitas penyelenggara Pilpres," kata dia.

Rapat pleno Badan Legislasi DPR hari ini membahas agenda pengambilan keputusan terhadap RUU Pilpres. Fraksi-Fraksi diminta memberi pandangannya terkait setuju atau atau tidak UU Pilpres direvisi.

Sebelumnya, PKS dan PAN juga menyatakan tidak setuju dengan wacana perubahan UU PIlpres. Ketentuan mengenai presidential treshold dinilai sudah pas. Jika terjadi perubahan ketentuan presidential treshold dikhawatirkan membuat penyelenggaraan pilpres tidak efisien.

"Kita ingin Pemilu kedepan efisien. Kalau presidential treshold terlalu kecil mungkin itu jadi ada dua putaran. Kalau dua putaran, biayanya mahal," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, di DPR RI, Jakarta, Selasa 4 Desember 2012.